DITACTORNANGGROE.COM | BANDA ACEH — Pemuda Aceh, Azmi, menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan dalam Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai mulai mengurangi kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kecil.
Menurut Azmi, JKA selama ini menjadi salah satu program penting Pemerintah Aceh yang sangat membantu masyarakat, terutama warga kurang mampu, untuk memperoleh layanan kesehatan secara layak dan merata. Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga kualitas pelayanan serta tidak menerapkan kebijakan yang dapat menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pengobatan.
“JKA merupakan hak masyarakat Aceh. Jangan sampai akses layanan kesehatan justru dipersulit oleh aturan yang memberatkan rakyat kecil,” ujar Azmi dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai persoalan kesehatan tidak semata berkaitan dengan administrasi maupun efisiensi anggaran, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat dan keselamatan hidup warga.
“Kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah harus melihatnya dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial,” katanya.
Azmi juga menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan JKA yang dinilai semakin rumit dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut adanya pembatasan layanan, prosedur administrasi yang berbelit, serta minimnya sosialisasi aturan baru menjadi penyebab keresahan masyarakat.
Menurutnya, banyak warga yang sangat bergantung pada program JKA untuk memperoleh layanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi.
“Ketika layanan kesehatan dipersulit, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Karena itu, pemerintah perlu memastikan program ini tetap berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Azmi meminta Pemerintah Aceh membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat dalam pembahasan kebijakan JKA agar setiap keputusan dapat dilakukan secara transparan dan partisipatif.
“Pemerintah perlu mendengar langsung aspirasi masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut kebutuhan publik,” katanya.
Azmi menilai JKA bukan hanya program pelayanan kesehatan, tetapi juga bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Aceh.
“Jika kualitas dan akses layanan terus menurun, maka bukan hanya pelayanan kesehatan yang terdampak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Ia juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal keberlangsungan JKA agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Kita harus menjaga agar JKA tetap menjadi program yang melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh rakyat Aceh,” tutup Azmi.
